Ambon (sangcenderawasih.com) — Mantan Anggota DPD RI Mervin Sadipun Komber memberikan tanggapannya saat ditanyakan terkait pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah yang meliputi wilayah Fakfak, Teluk Bintuni, Kaimana dan Teluk Wondama.
Mervin S Komber menjelaskan bahwa mendukung pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah, Mervin berpesan Pemekaran sebuah wilayah harus didasarkan pada suatu kajian yang terintegrasi dan menyeluruh dan melibatkan pertisipasi seluruh masyarakat.
“Saya setuju pemekaran Papua Barat Tengah yang dulunya sempat diwacanakan sebagai calon provinsi Nueva, ada pula menyebutkan Bomberay dan saya sempat menyampaikan juga opini ini dalam rapat bersama Kemendagri tahun 2014 dengan nama Papua Barat Selatan. Untuk nama dan cakupan wilayah, masyarakat adat harus duduk adat, gelar tikar adat bersama semua pemangku adat di wilayah Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Menamakan dan membentuk sebuah wilayah wajib dalam prosesi adat” ujar Mantan Anggota MPR RI ini.
Selanjutnya Mervin juga menjelaskan soal cakupan wilayah, menurutnya harus dimekarkan dulu beberapa daerah bawahan yang sudah berproses dan hanya menunggu dimekarkan.
“Cakupan wilayah Papua Barat sisa tujuh kabupaten setelah dimekarkannya Papua Barat Daya, untuk itu kita harus duduk membicarakan ini secara bersama, tidak mungkin ada pemekaran lagi dengan menyisakan tiga kabupaten untuk daerah induk Papua Barat. Untuk itu kita mekarkan dulu calon Kabupaten Kokas, Moskona, Sebyar, Kuri Wamesa, Manokwari Barat, Babo dan juga Kaimana Barat barulah kita atur pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah” ujar Komber yang sejak di DPD RI bersama Tim Pemekaran calon DOB tersebut diatas dalam memperjuangkan pemekaran kabupaten dimaksud.
Mervin menjelaskan beberapa calon kabupaten tersebut diatas sudah berproses dan sudah mendapatkan persetujuan Paripurna DPD RI dan bahkan ada calon kabupaten yang sudah masuk dalam 65 daerah persiapan pemekaran, hanya menunggu kebijakan Presiden dan DPR RI untuk pemekaran kabupaten.
Mervin meminta para Bupati dan Ketua DPRD untuk menemui Gubernur Papua Barat terkait pemekaran calon kabupaten dimaksud diatas.
” Awal Pebruari 2023 saya dengar Mendagri akan ke Papua Barat, ini waktu yang tepat. Kita sampaikan rencana pemekaran PBT dengan permintaan segera dimekarkan CDOB Kabupaten yang sudah selesai proses administrasinya dan tinggal menunggu dimekarkan. Ada dua kemungkinan, pemekaran kabupaten dulu baru pemekaran provinsi atau sekaligus bersamaan pemekaran kabupaten dan provinsi” ujar Wakil Ketua PDIP Papua Barat ini.
Mervin juga memahami adanya polemik terkait pemekaran, namun bagi Wakil Ketua Alumni UNCEN ini, semua proses yang dijalani saat ini oleh siapapun adalah bagian dari kecintaan mereka terhadap negeri ini.
“Semua berbuat bagi kebaikan negeri ini, semua cinta negeri ini, untuk itu mari kita bersama menjalani proses pemekaran ini dengan dilandasi semangat membangun masyarakat untuk menjadi sejahtera diatas tanah Papua yang kita cintai ini” ujar Mervin Sadipun Komber politisi Partai PDIP ini. (SC2)
